CAKRAWALLA – Pemerintah daerah diminta agar dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Pemetaan tersebut sangat penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan dan program apa yang cakupannya belum merata, termasuk program stunting yang terhenti selama masa pandemi Covid-19.
”Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ada lima pilar utama yang penting dalam percepatan penurunan stunting,” pinta Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 melalaui konferensi video dair kediaman resminya di Jl Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, Senin (23/08/2021).
Lebih lanjut, wapres berharap Rencana Aksi Nasional ini harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
“Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.
Dari Tomohon, Wakil Wali Kota Wenny Lumentut SE saat mengikuti Rakornas ini secara virtual dari Ruangan Kominfo Mall Pelayanan Publik menegaskan Pemkot Tomohon akan menindaklanjuti apa yang telah diputuskan dalam rakornas tersebut terlebih lagi apa yang menjadi arahan dari wapres.
Nampak mendampingi Lumentut, Plt Kadis Kesehatan, Kaban Bapelitbangda, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis PU, Kadis Dikbud dan Kadis Pengendalian Penduduk dan KB.
