Tomohon, CAKRAWALA – Masyarakat muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai sementara kepentingan rakyat diabaikan.
Hal tersebut diungkapkan Andrikus Wuwung SSos menanggapi aksi penolakan dua fraksi di DPRD Kota Tomohon atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Tomohon Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).
“Kami juga paham ini tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik, tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat,” tuturnya.
Diungkapkannya, masyarakat justru menilai yang tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa di DPRD yakni Partai Golkar.
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi. Kedepan penguasa DPRD Kota Tomohon PDIP, pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi,” pungkas Wuwung mengingatkan.
