Tomohon, CAKRAWALA – DPRD Kota Tomohon menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah SE didampingi Wakil Ketua Erens Kereh AMKL dan Drs Jhony Runtuwene DEA ini dihadiri Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH bersama Wakil Wali Kota Wenny Lumentut SE, Forkopimda, KPU dan Bawaslu, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME, Ketua TP PKK drg Jeand’arc Karundeng bersama Sekretaris Eleonora Sangi serta jajaran Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Selasa (16/08/2022).
Dalam penyampaiannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran belanja negara dalam Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6 % dari belanja negara yang akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
Adapun pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp 2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi; penguatan tata kelola dan pengawasan; optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang; serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.
“Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 % terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 % terhadap PDB,” ungkap Jokowi.
“Dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 % hingga 6,0 %, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 % hingga 8,5 %, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” tambah presiden.
