oleh

Sahli Banggar DPRD 2023: Wali Kota Tomohon Tidak Nepotis

DALAM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara “melawan hukum” yang mengutungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kita perhatikan batasan nepotisme menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 di atas, ada kata secara “melawan hukum”. Artinya apabila memiliki dasar hukum yang melandasi keputusan seorang kepala daerah mengangkat seseorang pada posisi tertentu maka itu bukan nepotisme. Kita coba mendalami dasar hukum apa yang digunakan wali kota dalam mengangkat staf khusus (karena yang dipersoalkan ada nepotisme dalam pengangkatan staf khusus tersebut).

Dasar Hukum Pengangkatan Staf Khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah salah satu landasan yuridis bagi pemerintah daerah sebagai lembaga yang diberikan HAK, wewenang dan kewajiban di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA :  Walkot Tomohon Imbau Masyarakat Waspada Dampak Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Untuk mengimbangi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah, maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan. Wali kota dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh “perangkat daerah” yang membidangi urusan pemerintahan.

Sementara yang dimaksud “perangkat daerah” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dan badan. Disamping itu, karena begitu besarnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka sebagian besar pemerintah daerah membentuk dan mengangkat staf khusus untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di daerah yang diangkat dengan Peraturan Kepala Daerah (di Kota Tomohon dikenal dengan Perwako).

BACA JUGA :  Hadir Secara Daring, Wali Kota Tomohon Saksikan Penyerahan Penghargaan Paritrana Award 2020

Pembentukan staf khusus tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat. Ada staf khusus presiden dan wakil presiden, ada juga staf khusus menteri, kesemuanya dalam rangka membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat.

Terbentuknya jabatan staf khusus ini dilatarbelakangi terpilihnya kepala daerah secara langsung yang berasal dari berbagai kalangan, terutama kepala daerah yang belum memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Dalam kedudukannya, staf khusus wali kota dapat diangkat berdasarkan Peraturan Walikota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya (Pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019).

Dengan demikian pengangkatan staf khusus memiliki landasan konstitusional guna memajukan kesejahteraan rakyat.

Pengangkatan Staf Khusus Adalah Diskresi Walikota.

Komentar