Tomohon, CAKRAWALA – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Gerardus Mogi MAP mengungkapkan, pelaksanaan Konsultasi Publik (KP) Rancangan KUA-PPAS Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat baik dalam penyusunan kebijakan daerah serta keterkaitan dengan penganggaran di daerah.
“Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2025. Selanjutnya dokumen Rancangan KUA dan Rancangan PPAS ini akan diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama dan memperoleh kesepatan bersama yang pada akhirnya akan menghasilkan APBD Kota Tomohon 2025,” kata Mogi.
Sementara Kepala Bidang Anggaran BPKPD Raymond Resenbrink Lasut SE MM menjelaskan latar belakang pelaksanaan KP ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahunan sebelum diserahkan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD.
Hal ini menurutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
Lanjut dikatakannya, maksud diselenggarakannya forum KP adalah menyampaian kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, arah kebijakan Pemot Tomohon sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang penyusunan APBD Tahun 2025 sedangkan secara umum tujuannya penginformasian dan penyepakatan kebijakan prioritas Kota Tomohon, hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan dalam KUA PPAS Tahun 2025 Pemkot Tomohon.
“Dalam pelaksanaannya dilakukan tatap muka secara langsung serta diikuti oleh kurang lebih 500 orang di lima kecamatan dan dihadiri Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Tomohon, tokoh-tokoh masyarakat, insan pers, kepala perangkat daerah maupun lurah-lurah,” pungkasnya.
