Tomohon, CAKRAWALA – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik.
Dana BOS sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu dikelola secara tertib, efisien dan ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME saat membuka pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana BOS SD dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS di AAB Guest House, Senin (07/02/2022).
Pengelolaan dana bantuan pemerintah berupa bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah dijelaskannya diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2020 dimana dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pengelolaan dana BOS meliputi pengelolaan dana BOS satuan pendidikan negeri pada pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan swasta pada APBD provinsi melalui mekanisme hibah.
Menyangkut kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan terkait dana BOS, tugas dan tanggung jawab bendahara menurutnya sangat berat sehingga dipandang perlu untuk dibekali bagaimana pengelolaan keuangan dana BOS sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti sosialisasi Permendagri Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah.
“Saya memberikan apresiasi kepada para narasumber bersama panitia pelaksana kegiatan. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Kepada para peserta yakni para bendahara dan operator, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS,” tuturnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon DR Juliana Dolvin Karwur MKes MSi.
