CAKRAWALLA – Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) yang dirangkaikan dengan launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP, Selasa (31/08/2021).
Ketua KPK Firli Bahuri berharap, MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Ada delapan area intervensi MCP yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sependapat bahwa pengendalian korupsi menjadi penting terlebih di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini. Karenanya, ia menyebut kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dilakukan sejak awal.
Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga menggelar launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi piagam penghargaan kepada 10 pemerintah daerah provinsi yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri.
Dari Tomohon, Wali Kota Caroll Senduk SH bersama Sekretaris Daerah Edwin Roring SE ME beserta jajaran pejabat lainnya mengikuti kegiatan ini lewat aplikasi zoom meeting dari ruang kerja Wali Kota Tomohon.
