Wali Kota Tomohon: Belum Ada Izin Pembangunan Harus Dihentikan

Tomohon, CAKRAWALA – Pemkot Tomohon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Lantai III Mall Pelayanan Publik (MPP), Selasa (10/05/2022).

Rakor dipimpin langsung Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH didampingi Sekretaris Daerah Edwin Roring SE ME, Asisten Administrasi Umum Drs Octavianus Mandagi MAP serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Enos Pontororing MSi.

Dalam arahannya, wali kota meminta untuk memperhatikan hal-hal dalam pelaksaan program-program unggulan yakni:

Pelaksanaan pelayanan berbasis kelurahan dan lingkungan dengan memanfatkan bantuan Pemkot Tomohon.
Penanganan stunting karena semua kelurahan adalah lokasi stunting.
Penanganan kebersihan dengan mengefektifkan retribusi sampah dan kebersihan di lingkungan kelurahan masing-masing.
Pemanfaatan dana kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penagihan pajak secara efektif untuk memaksimalkan capaian penyetoran oleh para wajib pajak.
Penyaluran semua bantuan pemerintah kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengefektifkan pengamanan lingkungan di kelurahan dengan bekerja sama bersama TNI dan Polri.
Menjaga hubungan kerja sama yang baik antar semua golongan agama.
Lurah untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan camat dan kepala perangkat daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat
Selalu mensosialisasikan kepada masyarakat semua program pemerintah.
Bersama-sama tetap menerapkan Protokol Kesehatan karena Covid-19.
Bersama-sama tetap menjaga perilaku hidup sehat.
Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
Selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan pertanian dengan bertanggung jawab.

Sementara secara khusus kepada para lurah wali kota meminta agar memperhatikan hal-hal berikut :

IMB/PBG harus koordinasi untuk pemanfaatannya.
Jika belum ada izin atau belum berproses pembangunan harus dihentikan.
Pemeliharaan jalan untuk melibatkan linmas dan perangkat kelurahan.
Lurah tidak boleh meminta sumbangan kepada masyarakat.
Bijak mengunakan media sosial.
Melaporkan realisasi fisik per bulan di kelurahan.
Konsep pembanguan tematik per kelurahan.
Setiap kelurahan harus memaksimalkan membuat satu spot atau petisi pariwisata atau ada event per kelurahan.
Lurah segera mengkoordinir pembentukan LPM di kelurahan.