oleh

Pemkot Tomohon Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Tomohon, CAKRAWALA – Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon guna mendengarkan penjelasan wali kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dilaksanakan Selasa, 2 Juli 2024.

Sekretaris Daerah Kota Tomohon mewakili wali kota dalam paripurna ini mengatakan, Pemkot Tomohon menyampaikan surat pengajuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 pada 28 Juni 2024 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 ayat 1 dan Pasal 194 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama kemudian sesuai ketentuan persetujuan bersama dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BACA JUGA :  Usai Hadiri Rakornas: Komitmen Jeand’arc Karundeng Wujudkan Tomohon Zero Stunting dan Optimalisasi Posyandu

Dalam ranperda tersebut memuat pertangunggjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon Tahun 2023 berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); neraca; Laporan Operasional (LO);

BACA JUGA :  Apa Tanggapan Nyoman Nirmala dan Berny Mambu Usai Ranperda Pengelolaan Perpustakaan dan Bankum Disampaikan

Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Komentar