Tomohon, CAKRAWALA – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara DR Maya Rumantir MA PhD melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon, Rabu (01/03/2023) terkait Sensus Pertanian Tahun 2023.
Sensus Pertanian Tahun 2023 dengan Tema Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani menurut Senator Maya, memiliki tujuan diantaranya adalah menyediakan daftar struktur pertanian terutama untuk unit-unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini serta menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.
“Manfaat Sensus Pertanian Tahun 2023 untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil, peningkatan kualitas statistik pertanian dan peningkatan kualitas design kebijakan yakni sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian,” tuturnya.
Sensus Pertanian Tahun 2023 yang akan menghabiskan anggaran sekitar 2,9 triliun ini meliputi tujuh subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian dengan melibatkan ribuan petugas sekitar 190.000 petugas dari mitra BPS dan sekitar 2.000 pegawai BPS dimana pendataan akan mulai dilakukan per 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
Data pertanian yang akurat dijelaskan penyandang gelar doktoral dari Columbia University ini adalah sumber terpenting terciptanya kebijakan yang efektif. Berhasil atau tidaknya kebijakan soal pangan dan pertanian dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
Untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia menjadi maju, diperlukan data dan informasi statistik pertanian yang mempunyai tingkat akurasi tinggi, mengingat data statistik merupakan sumber utama untuk perencanaan berbagai kebijakan terkait pertanian, maka DPD RI melalui fungsi pengawasan yang dimiliki dijelaskannya sangat mendukung Sensus Pertanian tahun 2023 ini guna terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh daerah.
Namun pelantun Daun-daun kering ini menyentil soal permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini seperti mal administrasi pendataan dan harga pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di beberapa daerah sebagaimana diungkapkan ombudsman dimana masalah tersebut yakni banyaknya petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), banyak petani terdaftar ganda dalam RDKK, data RDKK tidak mutakhir dan petani kecil belum terdaftar dalam RDKK.
Adanya hambatan pendataan yakni terbatasnya jumlah penyuluh pertanian dan rendahnya kompetensi penyuluh pertanian serta kecilnya alokasi anggaran penyuluhan. Masalah data produksi dan stok pangan yang kerap berbeda antara kementerian atau lembaga terkait dimana di era digital seperti saat ini masalah tersebut seharusnya tidak terjadi, sebab perbedaan data seringkali menyulitkan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengamankan stok pangan.
Sejauh ini, ketahanan pangan selalu dinilai pada tercapainya aspek keterjangkauan harga ketersediaan dan kemudahan akses namun belum seluruh masyarakat Indonesia merasakan merata serta sering juga didapati perbedaan data yang menyatakan produksi beras surplus sementara Perum Bulog mengatakan kondisi cadangan beras menipis bahkan perlu melakukan impor beras.
“Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi data dari lembaga-lembaga terkait. Kami mengawasi akan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Kedua melakukan pemantauan dan memberikan sosialisasi serta informasi kepada masyarakat tentang pentingnya Sensus Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Ketiga mendapatkan informasi dan aspirasi secara langsung dari masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi sektor pertanian dan persiapan pendataan terkait pertanian,” bebernya.
“Yang dibutuhkan BPS adalah kevalidan data. Nah ini, yang harus diperhatikan pemerintah provinsi termasuk pemerintah kota. Sekretaris kota harus mengupayakan menampilkan data, dimana itu dari pemerintah satu data, gak beda-beda. Selaku anggota Komite IV berupaya semaksimal mungkin bekerja sesuai yang seharusnya dan bagaiamna mewakili daerah dan bukan hanya urusan-urusan Komite IV tapi apapun kepentingan masyarakat bisa disampaikan, termasuk keluhan. Kita terus saling mendoakan agar kita semua sehat sehat, kuat iman dan terus bisa melakukan yang terbaik sbagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” pungkas istri tercinta Ir Takala Gerald Manumpak Hutasoit.
