oleh

Mitigasi Bencana di Kawasan Pariwisata Kota Tomohon

Oleh: Hengkie Y. Supit SIP, Kepala BPBD Kota Tomohon

KEINDAHAN alam Kota Tomohon menjadi salah satu aset yang sangat berharga di sektor pariwisata, baik secara lokal maupun nasional. Namun, sektor ini menjadi sangat rentan ketika bencana alam dan nonalam terjadi. Secara historycal Kota Tomohon pernah mengalami bencana alam antara lain pada Tahun 2011 yaitu bencana meletusnya Gunung Lokon namun tidak menimbulkan korban jiwa, kemudian pada Tahun 2014 terjadi longsor di Jalan Tomohon-Manado yang menimbulkan korban jiwa, hingga terakhir secara nasional terjadi bencana non-alam yaitu Pandemi Covid-19 Tahun 2020, 2021 hingga saat ini, semua kejadian bencana tersebut tercatat telah memberi dampak pada ekosistem pariwisata khususnya di Kota Tomohon.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2021 menyebutkan Kota Tomohon termasuk daerah dengan risiko bencana sedang jika dilihat dari semua jenis bencana, namun secara khusus dari jenis bencana gunung berapi Kota Tomohon termasuk daerah dengan risiko bencana tinggi karena Kota Tomohon terdapat dua gunung berapi yang masih kategori aktif dari data PVMBG Sulut.

BACA JUGA :  Serahterima Jabatan, Roring Sebut Rotasi Berikan Kesegaran Baru

Industri pariwisata khususnya di Kota Tomohon yang mengandalkan pariwisata destinasi alam dan florikultura disamping pariwisata budaya dan lain-lain sangat rentan terhadap dampak bencana, apabila tidak dikelola dengan baik dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja parwisata yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2025 yaitu antara lain untuk menjadikan Kota Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia.

Pengelolaan risiko bencana (mitigasi) di Kawasan-kawasan pariwisata Kota Tomohon membutuhkan perencanaan yang matang dan bersinergi, baik dari tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah. Dari laporan BNPB telah melakukan kajian risiko bencana di tiga kawasan super prioritas pada 2020 lalu, yaitu di Danau Toba, Likupang dan Candi Borobudur dari perencanaan nasional terkait mitigasi bencana ini perlu dilakukan juga di Kota Tomohon khususnya dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk Tomohon Kota Wisata Dunia.

BACA JUGA :  Bola Basket Wali Kota Tomohon Cup 2021 Mulai Bergulir

Industri pariwisata memerlukan pengelolaan khusus terkait dengan bencana yang dipicu oleh faktor alam dan non alam, salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam suatu regulasi daerah yaitu peraturan daerah (perda). Hal ini akan memberikan penguatan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pengelolaan bencana di destinasi-destinasi wisata Kota Tomohon.

Di sisi lain, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana, seharusnya sudah menjadi bagian dari standar pelayanan minimum pariwisata termasuk dalam regulasi-regulasi perizinan bangunan gedung di Kota Tomohon.  Misalnya, informasi tentang ancaman bencana, dimana jalur-jalur evakuasi, tempat evakuasi mandiri, penghijauan hutan dan kawasan pariwisata  menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mitigasi risiko bencana karena mitigasi bencana bukan untuk menghilangkan bencana tapi bagaimama meminimalisir risikonya terhadap keselamatan jiwa, aset maupun kehidupan sosial lainnya.

Komentar