Tomohon, CAKRAWALA – Hingga akhir Tahun 2022, seluruh bank umum berhasil memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun sebagaimana tertuang di Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Setelah seluruh bank umum berhasil memenuhinya, kini giliran Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang akan mulai memacu pemenuhannya sampai dengan akhir 2024.
Seperti dilansir dari berbagai media online, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dian Ediana Rae, dari total 26 BPD di Indonesia tersisa 12 yang sejauh ini belum memenuhi ketentuan modal inti minimum.
BPD ini katanya masih diberikan waktu hingga Desember 2024. Kendati demikian OJK sudah mengambil kebijakan bahwa BPD ini akan dibentuk KUB (Kelompok Usaha Bank) secara terintegrasi. “Proses ini akan berlangsung lebih cepat dari ketentuan permodalan minimum tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (02/01/2022).
Dian menyampaikan bahwa OJK akan tegas menerapkan ketentuan modal inti minimum berdasarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Apabila bank tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, sederet sanksi akan menunggu di antaranya terancam dimerger secara paksa, self-liquidation atau likuidasi sukarela hingga turun kasta menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Berdasarkan POJK sudah ditetapkan tahapan-tahapannya, kalau ada yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan saya kira ini yang akan kami lakukan ke depan,” kata Dian.
Hingga saat ini, sudah ada tiga BPD yang menyatakan diri sebagai jangkar (anchor) atau induk KUB. Ada Bank BJB, Bank Jawa Timur (Bank Jatim) dan Bank Banten.
Sementara BPD yang belum penuhi modal antara lain, BPD Bengkulu, BPD Banten, BPD NTB Syariah, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Maluku, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, BPD Kalimantan Tengah, BPD Jambi, BPD NTT, BPD Kalimantan Selatan dan BPD DIY.
