Tomohon, CAKRAWALA – Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar. Tiga karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol saat seperti jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin yang belum memadai dimana secara umum pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
“Selang tahun 2017 hingga 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon terus menurun meskipun belum signifikan,” ujar Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut SE saat Focus Group Discusion (FGD) Awal Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tomohon Tahun 2022-2026 di Terung Kabasaran Tomohon, Kamis (07/07/2022).
Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota Tomohon naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang atau naik sekitar 2,7 persen meskipun secara persentase menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang juga meningkat. Selain itu, angka capaian ini tidak terlepas dari pengaruh Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Februari dan Maret 2020 yang berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
“Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin tetapi juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang ada. Bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 hingga 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, menurut Lumentut perlu langkah dan strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon yang harus dilakukan, salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait baik pemerintah maupun swasta.
Menurutnya, sudah banyak program nasional atau daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti adanya kebijakan pemberian subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat akan kebutuhan dasarnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.
“Seluruh dinas terkait agar memaksimalkan manfaat dari program dan kegiatan yang ada agar lebih tepat manfaat dan dan tepat sasaran dan saya berharap lewat kegiatan koordinasi serta FGD Awal ini dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran sehingga dapat menghasilkan langkah strategis dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon sehingga dapat dihasilkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang sistematis, terencana dan bersinergi,” tutur Lumentut.
Ditambahkannya, diperlukan kerja keras dan komitmen penuh, karena upaya serta langkah tersebut tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu saja tetapi harus multi sektor atau lintas sektor dengan melibatkan para stakehoder terkait untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pencapaian program yang dilaksanakan.
