CAKRAWALLA – Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor EPRA) APBD periode Januari hingga Mei di rumah dinas wali kota, Selasa (15/06/2021).
Pj Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan AP MSi saat membuka rakor ini mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yang sangat memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Dampaknya sangat terasa dalam penyerapan APBD Kota Tomohon di tahun anggaran 2021 ini. Akan tetapi ini juga terjadi secara nasional di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga Presiden dalam rakor kepala daerah dan wakil kepada daerah pada 17 Mei 2021 memberikan arahan bahwa untuk target pertumbuhan ekonomi quartal kedua tahun 2021 nasional harus di atas 7 persen. Dan kita dapat melihat untuk Sulawesi Utara saat ini berada pada urutan ke-5 dengan pertumbuhan ekonomi quartal pertama positif,” ungkap Ringkuangan.
Dalam rakor ini terungkap, total nilai PAGU pendapatan daerah sebesar Rp 636.989.925.939 dengan realisasi per 31 Mei 2021 berjumlah Rp 238.971.393.968 atau 37,52 persen. Sedangkan untuk PAGU belanja daerah sebesar Rp 650.993.697.088 dengan realisasi Rp 162.817.321.776 atau 25,01 persen.
Dari pencapaian realisasi anggaran tersebut kepada setiap perangkat daerah, dalam hal ini seluruh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ditegaskan untuk melakukan koordinasi bersama dalam upaya mendorong penyerapan realisasi APBD 2021 guna penanganan Covid-19 dan peningkatan stimulus ekonomi di Kota Tomohon, agar konsiten melakukan penanganan Covid-19 dan pemulihan serta transformasi ekonomi sesuai dengan karakteristik kearifan lokal, agar melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan Pandemi Covid-19 dan agar tetap memfokuskan penangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 serta tetap bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan para stakeholder.
“Ini akan menjadi bahan evaluasi kami terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah termasuk juga kelurahan-kelurahan,” ujarnya mewakili wali kota.